ws3476w347w3

Catatan Firli Bahuri: Tentang "Kemarahan" Presiden Jokowi

Firli Bahuri - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI
er7w3e547a2q36ywreywery

SAHABAT, saya ingin membuat catatan dari apa yang saya perhatikan dalam peluncuran Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) kemarin.

Secara pribadi saya memang punya minat pada acara itu. Dan kemarin, acara yang telah berlangsung beberapa kali ini, ramai dibicarakan publik karena pernyataan keras Bapak Presiden.

Dan saya mengerti arti "kemarahan" Bapak Presiden karena sikap kita terhadap kemampuan produk dalam negeri versus produk import sudah keterlaluan. Ini ada hubungannya dengan korupsi pengadaan barang dan jasa.

Dan sudah lama KPK memberikan perhatian kepada korupsi barang dan jasa, terutama karena di dalamnya rawan suap dan sogok yg sering berakhir dengan kegiatan Tangkap Tangan oleh KPK.

Kita harus menyambut baik penekanan yang dilakukan oleh Kepala Negara agar kita mulai mengubah orientasi pengadaan barang dan jasa serta menghentikan korupsi PBJ.

Kehadiran KPK berdasarkan UU awal pembentukannya adalah karena korupsi telah mengancam perekonomian nasional. Maksud dari pembentukan KPK dalam UU adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Daya guna dan hasil guna yang dimaksud salah satu yang utama adalah untuk memperbaiki perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal perbaikan ekonomi nasional, kami menyambut baik launching Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia oleh Bapak Presiden.

KPK memandang setiap gerakan dan program pemerintah dalam perbaikan ekonomi nasional adalah sejalan dengan tujuan dibentuknya KPK. Untuk itu KPK berkomitmen membantu pemerintah dalam berbagai program perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena korupsi adalah benalu dalam setiap niat dan program yang baik.

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia telah diperkuat dasar hukumnya melalui berbagai regulasi yang sudah terbit di antaranya kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) dan Pemda yang diatur di dalam UU 3/2014 Tentang Perindustrian, PP 29/2018 Tentang Pemberdayaan Industri, dan Perpres 12/2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selanjutnya PP 7/2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang mengatur K/Ll dan Pemda Wajib mengalokasikan anggaran belanja sebesar 40% untuk UMKM dan Koperasi.

Halaman :
Shares

Opini lainnya

Berita Terkini

Index
ed4358e3459e46956956